Pengantar 25-30 November 2013

Otonomi Perguruan Tinggi, UU Pendidikan Tinggi,
dan Proses Hukum di Mahkamah Konstitusi

Gedung Mahkamah KonstitusiDalam beberapa waktu ke depan, web ini akan membahas Otonomi Perguruan Tinggi, UU Pendidikan Tinggi, dan adanya proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Pembahasan ini mencakup berbagai hal (silahkan klik), antara lain:

Silahkan klik, dan di setiap hari Senin diharapkan ada pembaharuan materi.

Pengelola web.

Website ini bertujuan sebagai forum pembahasan manajemen dan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Para pembaca dapat klik di Kotak kanan atas tentang Perkembangan proses hukum di Mahkamah Konstitusi yang membutuhkan banyak PP dan Peraturan Menteri Pendidikan. Disamping itu ada rubrik Memahami Otonomi Perguruan Tinggi yang diisi oleh Prof. Satryo Sumantri Brodjonegoro, berbagai usulan kebijakan untuk pimpinan Dirjen Dikti, dan diskusi interaktif mengenai berbagai isu strategis. Disamping itu rubrik Opini dapat diklik untuk membaca berbagai pemikiran dari para ahli dan praktisi. Pekan ini artikel opini Gugatan atas Undang-undang Pendidikan Tinggi 2012 oleh Ade Armando, Dosen Komunikasi Universitas Indonesia menjadi pembuka minggu ini.

Riset Harus Digenjot

Rektor Surya University, Yohanes Surya ketika melakukan jumpa pers terkait launching universitas tersebut di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2013). Surya University merupakan sebuah universitas berbasis riset yang terletak di Summarecon Serpong.Jakarta - Rektor Universitas Surya Profesor Yohanes Surya menyakini Indonesia bisa menjadi negara yang berjaya di tahun 2030 atau super power di 2045 jika riset di berbagai bidang digenjot mulai saat ini. Meski demikian, yang terpenting adalah hasil riset tersebut ditindaklanjuti.

Hal itu dikatakan Surya dalam pidatonya saat Kuliah Perdana Universitas Surya di Jakarta, Selasa (3/9/2013). Acara tersebut dihadiri Wakil Presiden Boediono dan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo.

"Kami percaya dengan sumber daya alam yang berlimpah, bonus demografi di mana angkatan kerja kita besar dalam 10-30 tahun mendatang, SDM yang bagus, ekonomi yang terus membaik, kembalinya ilmuwan Indonesia ke tahan air, maka Indonesia yang mandiri, adil, makmur, sejahtera, sehat, aman bukan hal mustahil. Asalkan riset-riset di universitas dilaksanakan," kata Surya.

More...

DIB Akan Cermati Undang-undang Pendidikan Kedokteran

Demonstrasi Dokter Indonesia Bersatu di JakartaJakarta, PKMK. Dokter Indonesia Bersatu (DIB) akan mencermati draft Undang-undang Pendidikan Tinggi Kedokteran yang telah disahkan DPR RI. DIB akan menganalisis aspek plus dan minus dari UU tersebut. "Dalam Undang-Undang itu ada hal-hal yang diatur khusus. Kami bertanya, sebenarnya ada hal apa? Sementara, saat ini masih banyak kendala dalam implementasi UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran," kata dr. Agung Sapta, Juru Bicara DIB (15/7/2013).

Kalau program dokter internship tidak mungkin dihapus lalu dicantumkan dalam UU Pendidikan Kedokteran, merupakan satu hal yang baik. Namun sebenarnya ada hal yang lebih esensial. Misalnya, selama ini Pemerintah Indonesia lebih berfokus ke aspek kuratif. Jadi, keberadaan Undang-undang Pendidikan Kedokteran merupakan satu wujud pemfokusan ke aspek kuratif; argumen yang muncul adalah perlunya mengatasi kekurangan dokter. "Sementara itu, sebenarnya yang lebih perlu diperhatikan adalah pemfokusan ke aspek promotif dan preventif," Agung mengatakan.