Articles

Tema 1-Isu-2 Indikator Kinerja Dosen dan Indikator Kinerja Lembaga Perguruan Tinggi

 

2.1.2.   Tema 1-Isu-2

    Indikator Kinerja Dosen dan Indikator Kinerja Lembaga Perguruan Tinggi

 


Pada isu ini didahului dengan presentasi oleh Prof. Dr. Sahid Susanto, MS (Ka Prodi dan dosen MMPT-SPS) dan dimoderatori oleh Dr. Hargo Utomo (Staff Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dan Pengajar Prodi MMPT).

 Inti dari presentasi (dapat dilihat dalam bentuk power point) adalah: 

  1. Deskripsi situasi yang problematik saat ini
    • Bagaimana mengukur indikator kinerja dosen? Apakah berbasis Tri dharma perguruan tinggi.
    • Bagaimana perguruan tinggi diukur kinerjanya di dunia ? Apakah ada korelasi antara indikator kinerja dosen dengan indikator kinerja perguruan tinggi.

Penilaian pengukur kinerja dosen yang berlaku saat ini dilakukan dgn beberapa instrument. Elemen-2 indikator dari instrumen tersebut pada prinsipnya sama namun mempunyai penekanan yang berbeda. Berkaitan dengan itu, urgensi yang perlu menjadi perhatian adalah:

    • Perlunya menjadikan Universitas negeri sebagai bagian dari World Class University
    • Pengukuran kinerja PT merupakan keharusan dan perlu ditempatkan menjadi bagian dari rencana strategis Universitas
    • Perlu perumusan Key Performance Indikators (KPI) Universitas agar keunggulan akademik universitas dapat dicapai melalui proses pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat
    • Kinerja dosen harus tercermin dalam KPI

Beberapa perbandingan pada perguruan tinggi di luar negeri memperlihatkan bahwa KPI memang berfariasi. Tetapi ada elemen KPI yang bisa dijadikan acuan untuk memasuki komunitas global: reputasi (reputation), pengajaran dan pembelajaran (teaching and learning), penelitian (research) dan tata kelola (management).  Dari presentasi tersebut dibahas oleh Dr. Lilik Soetiarso (Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM dan peneliti Dikti) dan masukan dari peserta diskusi.

Dari sisi legal aspek yang masih berlaku saat ini bahwa wajah dosen membentuk wajah PT. Di Indonesia, kebijakan tentang kinerja dosen masih fokus pada tri dharma. Pemilihan salah satu core dari tri dharma belum memungkinkan dilaksanakan di Indonesia. Beberapa peraturan tentang dosen sudah disyahkan, antara lain UU Guru dan Dosen, mengacu pada SNP( misalnya beban kerja 12-16 SKS) PP tentang dosen, hak kewajiban dan sanksi sudah lengkap dan RUU tentang PT juga mengatur peran dosen. Beberapa pijakan hukum dapat digunakan untuk mengukur kinerja dosen.

Dosen adalah gabungan antara akademik dan professional. Dalam aspek hukum, sisi profesionalnya belum ditetapkan. Seorang dosen wajib memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan professional. Dosen memiliki tiga kebebasan, yaitu:  kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan sehingga dosen adalah independen. Hubungannya dengan tata kelola PT (good governance dan good management) kebijakan otonomi selalu diikuti dengan akuntabilitas. Indikator kinerja harus mempertimbangkan tata kelola organisasi. Perlu adanya  mekanisme check and balance. Karakteristik PT adalah collegialitas, shared governance bukan hanya di top management. Ada yang harus sentralistik dan yang terdesentralisasi.

Terdapat 3 perspektif yang perlu diperhatikan untuk menentukan indikator:

    • Pperspektif internal: indikator tersebut link dengan indikator untuk mengukur ketercapaain visi-misi dan sasaran.
    • Perspektif government: kepatuhan terhadap mandate pemerintah
    • Perspektif global: penetapan indikator kinerja wujud kesiapan university untuk bersaing secara global.

Roadmap DIKTI pada tahun 2025 akan menuju internasionalisasi. Pada 2025 semua dosen harus sudah S3, DIKTI menyediakan banyak beasiswa untuk dosen, dan skema hibah untuk penulisan buku/ publikasi internasional, HAKI sudah ditetapkan. Dalam perspektif global: times higher education (misalnya ratio dosen dan mahasiswa), international faculty staff, sitasi, academic paper dijadikan sebagai indikatornya.

Diskusi

Dr. Retno Peni (Dekan Fakultas Biologi UGM)

menyetujui bahwa ada baiknya kinerja dosen dikaitkan dengan Rencana Strategi. Kinerja unit, kinerja seorang dosen dan kinerja dosen yang menduduki jabatan structural harus dibedakan, karena dosen yang menduduki jabatan structural waktunya habis sehingga tidak sempat meneliti dan menulis. Policy making penting dipadukan di SDM sebenarnya dapat dilaksanakan.

Instrument Beban Kerja Dosen (BKD) lebih menguntungkan dosen sendiri, karena diisi  sendiri oleh dosen. Diperlukan peer review untuk menjamin objektifitas datanya. Dalam renstra perlu ada training untuk pengembangan kinerja dosen, baik soft maupun hard skill nya. Siapa yang bertanggungjawab terhadap training? Universitas atau unit? Isi training berupa: masalah administrasi, teaching, dan research map. Apakah ada kesempatan mengusulkan ke DIKNAS agar kebijakan-kebijakan yang terkejut-kejut seharusnya disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, misalnya kebijakan mengenai publikasi bagi mahasiswa. Sifat kepemimpinan dengan hal ini menjadi hirarkis, pemerintah menetapkan, PT di bawah hanya sebagai pelaksana

Muhammad Noferi mahasiswa MMPT

setuju bahwa dosen adalah pemain inti dalam sebuah PT, seharusnya melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan. Pengukuran kinerja dosen tidak hanya pengukuran aktifitas di tempat kerja saja, tetapi aktifitas di luar PT juga merupakan kinerja, seharusnya dikembalikan ke lembaga sebagai hasil kinerja institusi.

Sri Mulyani mahasiswa MMPT

setuju bahwa core bisnis universitas ada 3 (tri dharma), unsur yang terlibat ada 3 yaitu dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Sebelum melaksanakan kinerjanya universitas perlu menetapkan prosentase kinerjanya pada core yang dipilih, apakah fokus pada pengajaran, apakah riset dsb. Kemudian baru ditentukan indikatornya, hal tersebut juga akan berpengaruh pada system penilaian kinerja dosen.

Prof. Adhiarto Fakultas Peternakan UGM

Pengisian BKD belum memenuhi kebutuhan, karena lebih bersifat kuantitatif perlu memikirkan hal yang sifatnya kualitatif.

Tanggapan

Apakah mungkin membuat key performance indikator yang mencerminkan UGM yang dapat dibaca oleh komunitas global. Jika ditangani oleh sebuah unit tersendiri yang bersifat tetap akan lebih terkelola dengan baik. KPI minimal memuat: reputasi, riset, education, dan dapat ditambah dengan keunikan university.

Professional aspek dosen belum ada ukurannya, selain itu tindak lanjut evaluasi BKD belum ada, sehingga perlu dipertimbangkan perlunya manajemen indikator tersebut.  Indikator dosen dengan indikator PT tidak nyambung.  Apakah dapat diusulkan ke DIKTI untuk indikator untuk top 10 PTN seharusnya dibedakan dengan indikator bagi PTN yang masih berkembang? Kemdikbud memiliki program untuk mengembangkan kemitraan.  Indonesia harus memiliki program-program kemitraan yang efektif, perlu dimasukkan dalam indikator.

Dari diskusi tersebut maka bentuk kemungkinan kebijakan baru  yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah pengukuran kinerja Univ dan dosen mengarah pada dua level:

    • Universitas

 

  • Perumusan KPI yang sejalan dengan keunikan Univ dan menjadi satu kesatuan dengan Strategic Plan Universitas
  • Perumusan kebijakan kinerja dosen yang cocok dengan kinerja lembaga
  • Prosedur penilaian kinerja dosen dalam satuan kerja tetap
    • Pemerintah pusat cq. Kementrian Diknas
      • Kebijakan insentif berbasis kinerja bagi dosen
      • Standarisasi kinerja Univ dan dosen 

LINK TERKAIT

dikti hpeq2 unesco2 mpkkkki2mmpt