Perguruan Tinggi Mulai Jatuhi Sanksi Dosen yang Terlibat HTI

Foto: Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Sanksi dan pemanggilan bagi dosen yang tergabung atau berafiliasi dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi. Bahkan, sanksi dan pemanggilan dosen tersebut juga dilakukan oleh perguruan tinggi yang berbasis Islam.

Salah satunya adalah Institut Agama Islam Negeri Ternate (IAIN Ternate). Hal tersebut diakui oleh Rektor IAIN Ternate Abdurahman Ismail Marasabessy.

"Hanya ada satu PNS yang tergabung dalam HTI. Sebelum keluar Perppu Nomor 2, rektor telah memanggil yang bersangkutan," kata Abdurahman saat dihubungi Okezone, baru-baru ini.

Pemanggilan tersebut, kata Abdurahman, untuk menjalankan amanah Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Sampai sekarang yang bersangkutan tak lagi aktif sebagai anggota maupun pengurus HTI," ungkapnya.

Sementara pemberhentian atau pemecatan pada dosen yang dianggap terlibat dalam gerakan radikalisme tersebut justru terjadi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

"Hanya (ada) satu kasus pemberhentian dosen karena keterlibatan dia (dosen tersebut) dengan gerakan radikalisme," aku Rektor UIN Jakarta Dede Rosyada kepada Okezone.

Dia menambahkan, dosen ataupun karyawan di kampusnya yang terlibat dalam kegiatan radikalisme dan tindakan melawan NKRI akan dikenai sanksi.

Seperti pernah diberitakan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menegaskan, para pimpinan lembaga perguruan tinggi negeri dan swasta untuk terus melakukan pengawasan terhadap dosen atau mahasiswa yang terlibat dalam organisasi HTI yang baru saja dibubarkan tersebut.

Hal ini dilakukan demi proses memangkas radikalisme yang ada di lembaga perguruan tinggi. Dosen dan tenaga pendidik yang terbukti terlibat gerakan melawan hukum seperti menyemai radikalisme juga akan dijatuhi sanksi.

Kementerian Hukum dan HAM juga telah resmi membubarkan HTI dari kegiatan organisasi masyarakat (Ormas). Hal itu sesuai dengan surat keputusan tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM atas pengesahan pendirian perkumpulan HTI.


SUMBER: http://news.okezone.com/read/2017/08/02/65/1748580/perguruan-tinggi-mulai-jatuhi-sanksi-dosen-yang-terlibat-hti

kemriting hpeq2 unesco2 pkkki2mmpt